Dharma Wanita Sebaga Identitas Patriarki
Satu bulan
sudah saya menjejakin dunia sebagai manusia mandiri. Dunia di mana setiap
manusia khususnya perempuan harus menempati status sosial yang dikekalkan di
masyarakat. Kebebasan seorang perempuan harus terbatasi oleh aturan di
masyarakat, perempuan lajang dilarang berjalan sendirian. Dilarang untuk keluar
malam dengan atau tanpa laki-laki. Perempuan penuh mitos yang membelenggu, di manakah
harus saya taruh kemerdekaan berpikir dan berkreasi?
Peran gender
dalam masyarakat ternyata juga dapat menyebabkan subordinasi terhadap perempuan
dalam aktivitas organisasi. Anggapan bahwa perempuan itu irasional atau
emosional menjadikan perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin dan ini
berakibat pada munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang
kurang penting. Subordinasi dapat terjadi dalam segala bentuk yang berbeda dari
tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Di Jawa misalnya, dahulu ada anggapan
bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya juga akan ke
dapur. Dalam rumah tangga masih sering terdengar jika keuangan keluarga sangat
terbatas, dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya, maka
anak laki-laki akan mendapatkan prioritas utama. Praktik seperti itu
sesungguhnya berangkat dari pemahaman gender yang minim.
Saya pernah
menemukan kasus tentang salah satu calon anggota DPRD Kab. Banyumas yang tidak
bisa memenangkan pemilihan legislatif Karena dia lebih dikenal dengan nama
suaminya, saat dirinya menjajaki kursi pileg hanya sedikit orang saja yang
mengenalnya sebagai “perempuan merdeka”. Kemudian itu fenomena yang saya temui
adalah ayah saya sebagai Pegawai Negeri Sipil menuntut ibu saya untuk
menenggelamkan nama pemberian orang tuanya. Latar belakang mereka yang hanya
sebagai ibu rumah tangga dan populer karena suami yang memiliki peran kuat di
masyarakat maupun organisasinya, memaksa perempuan dikenal dengan nama suaminya
bukan namanya sendiri.
Tentang
organisasi Dharma Wanita, Dharma Wanita Persatuan adalah organisasi
kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri Pegawai Negeri Sipil RI dengan
kegiatan yang bergerak dalam bidang pendidikan, ekonomi dan sosial budaya serta
tidak terkait dengan kekuatan politik manapun, tetapi hak berpolitik anggota
tetap dihormati. Secara garis besar, tujuan organisasi Dharma Wanita adalah
mewujudkan kesejahteraan anggota dan keluarganya melalui peningkatan kualitas
sumber daya anggota untuk mendukung tercapainya tujuan nasional berdasarkan
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dharma
wanita persatuan diarahkan untuk : Mengutamakan kegiatan untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia dari pengurus dan anggota; Memilih kegiatan sesuai
dengan kebutuhan, kemampuan, kesempatan organisasi; Dalam melaksanakan kegiatan
mendahulukan yang penting sesuai dengan skala prioritas: Mengutamakan kualitas
penanganannya daripada kualitas yang ditangani, serta diupayakan secara tuntas;
Menjaga citra yang baik sebagai istri pendamping aparat pemerintah di tengah
masyarakat yang dinamis.
Sedangkan
fungsinya adalah sebagai wadah untuk melakukan pembinaan, perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaantugas
pokok organisasi. di samping tugas dan fungsi pokok yang ada di dalam kelompok
organisasi dharma wanita persatuan, organisasi tersebut juga memiliki tujuan
yaitu mewujudkan kesejahteraan anggota dan keluarganya melalui peningkatan
kualitas sumber daya anggota guna mendukung tercapainya tujuan nasional. Wewenang anggota dari organisasi Dharma
Wanita tersebut, adalah 1.Menetapkan kebijaksanaan teknis organisasi
berdasarkan hasil musyawarah nasional, anggaran dasar, anggaran rumah tangga
dan juga kebijaksanaan organisasi satu tingkat diatasnya; 2. Mengesahkan
organisasi, pengurus dan atau ketua satu tingkat dibawahnya; 3.Melaksanakan
pembinaan organisasi pada unsur pelaksana di lingkunganya; 4.Memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan dan kebijaksanaan yang dilakukan oleh unsur pelaksana
di lingkungannya; 5.Melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan
situasi dan kondisi yang sedang terjadi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya
kepada organisasi satu tingkat diatasnya. kewenangan anggota hanya sebatas kewenangan normatif yang harus
dipatuhi. Sepanjang perjalanannya, organisasi dharma wanita hanya memiliki
kegiatan yang monoton dan tidak inovatif. Tidak ada isu keperempuanan yang dibahas
di dalamnya, padahal harapannya organisasi ini bisa mencegah istri dari
tindakan kekerasan yang mungkin barangkali dialaminya dalam keluarga.
Peran sebagai
istri para pejabat pemerintahan akan membawa mereka pada arus identitas
patriarki. Secakap apapun istri seorang PNS golongan II tidak akan
menjadikannya sebagai ketua dharma wanita di salah satu instansi. Sebaliknya
istri seorang pejabat Eselon II yang tidak memiliki kemampuan memimpin
organisasi siap tidak siap, mau tidak mau harus mau menjadi ketua dharma
wanita. Dengan menyandang nama suaminya, istri seorang pejabat tersebut
mendapatkan kehormatan lebih dan mendapatkan “fasilitas sosial” yang lebih
baik. Jadi, jangan heran jika kegiatan Dharma Wanita yang sering terlihat hanya
arisan, studi banding, dan seminar kecantikan. Penyadaran akan pentingnya memaksimalkan
kegiatan dharma wanita selain kegiatan di atas yang seharusnya menjadi
perhatian para pegiat gender dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan.
Fenomena yang
sering terjadi hari ini adalah bagaimana peran dan fungsi seorang ibu atau
istri rumah tangga dianggap lebih rendah dari peran ayah atau suami yang
bekerja dan mendapatkan upah secara materiil dan dianggap sebagai titik ukur
dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Anggapan atas keistimewaan laki-laki
sebagai pemilik kuasa tertinggi sebagai seorang pencari nafkah inilah yang
kemudian menimbulkan penyingkiran kerja perempuan baik sebagai istri atau ibu.
Bahwa kerja perempuan dalam relasi keluarga dianggap sebagai peran kedua karena
fungsi domestik yang dijalankannya tidak mendapatkan upah atau gaji secara
materil seperti halnya laki-laki. Aktivitas perempuan dalam sektor domestik
pada organisasi binaan seperti Dharma wanita seharusnya mulai harus dibenahi
secepat mungkin agar kehebatan seorang perempuan dapat terwadahi dengan baik.
Saya selalu mendengar
di setiap pertemuan dharma wanita yang mengungkapkan bahwa laki-laki pada
umumnya lebih mengutamakan logika dari pada perasaan, sedangkan perempuan lebih
mengutamakan perasaan daripada logika. Sehingga tidak jarang, perempuan dianggap
tidak dapat menjadi pemimpin atau menduduki suatu jabatan tertentu. Tetapi
pernahkah Anda mempertanyakan dalil atau dasar ungkapan tersebut? Dapatkah
dibuktikan secara ilmiah? Tidakkah ungkapan yang tidak dapat dibuktikan secara
ilmiah itu mengakibatkan diskriminasi dan ketidakadilan? Saya rasa ungkapan
semacam itu sudah seharusnya dimasukan dalam keranjang sampah, bukan hanya
karena tidak ada pembuktian ilmiah, tetapi juga akan menimbulkan bentuk-bentuk
ketidakadilan dan pembatasan hak-hak tertentu pada salah satu pihak, yaitu
perempuan.
Kondisi
perempuan dalam organisasi yang terkungkung dalam beban identitas patriarki
membuat saya semakin gerah, kenapa? Karena perempuan tidak dapat melakukan
suatu hal tanpa mendapat izin suaminya, walaupun hal tersebut baik untuk
kesejahteraan keluarganya. Saya amat meyakini bahwa perempuan-perempuan yang
bergerak pada sektor domestik merupakan nuklir dahsyat bagi negeri ini. Melihat
posisi perempuan pada organisasi Dharma Wanita yang saya temui selama ini
membentuk anggapan bahwa perempuan dapat saling menjatuhkan. Sehebat apapun
seorang perempuan, jika mereka merupakan istri seorang yang tidak memiliki
kehebatan sosial maka tidak akan hebat pula kariernya di ranah sosial. Ini juga
akan memengaruhi konsepsi akan perannya di masyarakat, pemikirannya selalu
berasal dari keputusan suaminya.
Peran
perempuan di sebuah organisasi binaan seperti Dharma Wanita belum dapat
dikatakan sebagai tindakan yang memberdayakan secara maksimal. Penguasaan dan
dominasi masih sangat dipengaruhi oleh peran domestiknya. Maka diperlukan
sebuah penyadaran dan kesadaran perempuan sebagai individu untuk berusaha
membebaskan dirinya dari identitas patriarki yang kuat.
Sebagaimana
dikatakan Soekarno; “Dan kamu, wanita Indonesia, achirnja nasibmu adalah di
tangan kamu sendiri. Saja memberi peringatan kepada kaum laki-laki untuk
memberi keyakinan kepada mereka tentang hargamu dalam perdjoeangan, tetapi kamu
sendiri harus mendjadi sadar, kamu sendiri harus terdjun mutlak dalam
perdjoeangan”.
Telah dipublikasikan di Jurnal Perempuan Indonesia :
http://www.jurnalperempuan.org/blog-feminis-muda/dharma-wanita-sebagai-identitas-patriarki
Comments
Post a Comment