Tugas Han Ocha

RESUME

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Hukum Administrasi Negara

Oleh :

ROSAWATI                    F1B010001

FERA DHODY SATRIA          F1B010069

NINA KURNIAWATI                  F1B010115

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

PURWOKERTO

2011

RINGKASAN / RESUME MATERI

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (HAN)

Negara hukum & dan dasar teoritis HAN.

Konsep Negara hukum :
 1. Konsep Negara hukum Rechtsstaat dengan unsur-unsurnya => Perlindungan Ham, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, adanya peradilan administrasi.

2. konsep Negara the rule of law dengan unsur-unsurnya => supremacy of the law, equalty before the law, terjaminnya HAM oleh undang-undang dan putusan pengadilan.

Negara Hukum Demokratis

Disebut Negara hukum demokratis Karena mengakomodasi prinsip-prinsip Negara hukum dan prinsip’prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip Negara hukum = pemerintahan berdasarkan UU; adanya HAM; pembagian kekuasaan; pengawasan oleh lembaga peradilan.

            Prinsip-prinsip Demokrasi= UU di putuskan oleh rakyat melalui perwakilannya; pemilu untuk mengisi DPR dan pejabat pemerintahan; keterbukaan pemerintahan; pemencaran kekuasaan; pengawasan dan control;  Rakyat diberi hak untuk mempengaruhi kebijakan public dan mengajukan keberatan; kepentingan minoritas dilindungi.
            Dalam Negara hukum, hukum digunakan sebagai instrument untuk menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, n kemasyarakatan. Sehingga HAN diartikan sebagai aturan hukum dalam Negara hukum yang berisi ketentuan-ketentuan cara administrasi Negara menjalankan tugas dan fungsinya.  

            Administrasi Negara : urusan aparatur pemerintahan yang melakukan berbagai kegiatan atau tugas-tugas Negara selain tugas membuat perundang-undangan.
 HAN = seperangkat aturan yang mengaturan pemerintah yang tertulis dan tidak. Hukum sendiri bersifat logis, pasti, memaksa, dan jelas. Hukum Administrasi Negara tidak bisa dibatasi dan dibukukan karena  menyangkut urusan manusia.

            Ruang lingkup HAN  secara garis besar berada pada lingkup pemerintahan, walaupun dalam prakteknya tidak hanya dalam pemerintahan saja karena HAN yang tidak semuanya ditentukan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Pembagian HAN :

-          HAN Otonom

-          HAN Heteronom

-          HAN Umum

-          HAN khusus (UU pertambangan)

HAN termasuk kedalam Hukum Publik yang kedudukannya sejajar dengan HTN dan hukum pidana.

Perbedaan HAN dengan HTN; HAN pada asasnya mengatur Negara dalam keadaan bergerak, mengatur perlengkapan Negara, sedangkan HTN mengatur Negara dalam keadaan diam, mengatur tentang peraturan perundang-undangan provinsi dll.

A.    Kedudukan Hukum Pemerintahan

a.       Kedudukan Hukum

Pemerintah dalam hukum public,  pemerintah berkedudukan sebagai wakil dari jabatan pemerintahan tunduk dan diatur oleh hukum public.

b.      Kedudukan hukum pemerintahan dalam hukum privat, pemerintah berkedudukan sbg wakil dari badan hukum (public), tunduk dan diatur oleh hukum privat.n hukum anatara

A.1. kedudukan pemerintah dalam hukum hukum public

Kedudukan hukum (Rechtspotitie) pemerintah dalam hukum public public yakni sebagai wakil dari jabatan pemeritahan, tunduk dan diatur oleh hukum public (HAN)

Dalam prespektif hukum public, Negara adalah organisasi yang berkenaan dengan fungsi.

Perbedaan jabatan dan pejabat,  memiliki kedudukan hukum yang berbeda dan diatur dengan hukum yang berbeda, jabatan diatur dengan  hukum tata negara dan hukum administrasi, pejabat diatur dengan hukum kepegawaian.

Kedudukan pemerintah dalam hukum privat, pemerintah berkedudukan sebagai wakil dari badan hukum public.

            Kewenangan pemerintah yaitu, asas legalitas asas yang menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah harus bedasarkan peraturan perundang-undangan, asas legalitas merupakan dasar dlam menyelenggarakan negara dan perintahan agar pemerintah tersebut memliki legitimasi yang diberi nama UU.

            Wewenang pemerintah, diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan untuk melaksanakan hukum positif, agar dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan negara.

Sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintah,  pilar utama negara hukum adalah asas legalitas, yakni prinsip wewenang pemerintahan bedasarkan peraturan perUUan. Secara teoritis, kewengan yang bersumber dari peraturan perUUan diperoleh  melalui  tiga cara yaitu, atribusi, delegasi, dan mandat.

Tindakan pemerintah sebagai subjek hukum melakukan berbagai tindakan  baik “tindakan nyata”  (feitelijkhanhandelingen).

            Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevan sinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum.

Unsure-unsur&karakteristik tindakan hukum pemerintahan

Unsure-unsur tindakan hukum pemrintahan, tindakan tersebut dilakukan oleh

A.  Negara Hukum dan HAN

Konsep Negara Hukum,ada 2 yaitu :

1.    Konsep Negara Hukum “Rechtsstaat”, unsur-unsurnya : a. Perlindungan HAM b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan c. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas) d. Adanya Peradilan administrasi

2.    Konsep Negara Hukum “The Rule of Law”, unsure-unsurnya : a. Suprenacy of the law b. Equality before the law c. Terjaminnya HAM oleh undang-undang dan putusan pengadilan.

            Negara Hukum Demokratis mempunyai prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokratis. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip negara hukum, yaitu : 1. Pemerintah berdasarkan UU 2. Hak Asasi Manusia 3. Pembaguan Kekuasaan 4. Pengawasan oleh Lembaga Peradilan, sedangkan prinsip-prinsip demokratis, yaitu : 1. Keputusan-keputusan penting (UU) diptuskan oleh rakyat melalui perwakilannya 2. Pemilu untuk mengisi DPR dan pejabat pemerintahan 3. Keterbukaan pemerintahan 4. Pemencaran Kekuasaan 5. Pengawasan konrol 6. Rakyat diberi hak untuk mempengaruhi kebijakan public dan mengajukan keberatan 7. Kepentingan minoritas dilindungi.

                        Pengertian lain dari HAN yaitu sekumpulan peraturan hukum yang mengikat alat-alat kelengkapan Negara dalam rangka menjalankan fungsi, dan melindungi warga terhadap kegiatan melakukan tugasnya atau yang sering disebut Administrasi Negara. HAN mengandung 2 aspek,yaitu : 1. Aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat  kelengkapan Negara melakukan tugasnya 2. Aturan hukum yang mengatur hubungan antara alat kelengkapan administrasi Negara dengan masyarakat. Ruang Lingkup HAN ada 3, yaitu : 1. HAN berkaitan dengan tindakan pemerintahan yang tidak semua ditentukan secara terttulis dalam UU 2. Pembuat peraturan, keputusan dan instrument 3. HAN berkembang sejalan dengan perkembangan tugas-tuigas pemerintahan dan kemasyarakatan.

            Secara garis besar HAN mencakup : 1. Perbuatan pemerintah dalam bidang politik 2. Kewenangan bidang pemerintahan 3. Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan tersebut 4. Penegakan hukum dan penerapan sanksi dalam bidang pemerintahan. Pembagian HAN : 1. HAN Heteromon (yang bersumber pada UUD, TAP MPR, UU) 2. HAN ototnom (yang diciptakan pemerintah dan administrasi Negara) 3. HAN Umum (peraturan umum yang berhubungan dengan hukum administrasi atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum administrasi 4. HAN khusus (berkaitan dengan bidang tertentu saja). Kajian HAN meliputi : mengkaji mengenai hubungan hukum antar perlengkapan Negara dan mengkaji mengenai hubungan hukum antara alat perlengkapan Negara dengan pribadi atau badan hukum.

Sumber hukum HAN merupakan segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum, atau tempat ditemukannya aturan hukum mengenai kegiatan pemerintahan yang melakukan tugas dan fungsinya atau yang sering disebut Administrasi Negara. Macam-macam sumber hukum HAN, yaitu :

1.    Sumber Hukum Materiil, yaitu sumber hukum yang mempengaruhi materi atau isi suatu aturan hukum, terdiri atas 3 jenis, yaitu : Sumber Hukum Historis, Sumber Hukum Sosiologis, dan Sumber Hukum Filosofis.

2.    Sumber Hukum Formal, yaitu berbagai bentuk aturan yang asa atau tempat dan sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum, yang berkaitan dengan bentuk dan cara yang  menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Meliputi Peraturan Perundang-undangan, praktek Administrasi Negara, Yurisprudensi, dan Doktrin.

Asas HAN, terdiri dari asas legalitas, asas larangan Detourmement de Pouvoir, asas Larangan Exes se Pouvoir, asas Persamaan, asas Pemberian Sanksi, dan asas Freies Errmessen. Landasan hukum HAN terdiri dari asas Negara hukum (berkaitan dengan hukum terhadap kekuasaan pemerintah), asas demokrasi (berkaitan dengan prosedur dan substansi penyelenggaraan pemerintahan, baik pengambuilan keputusan maupun perbutan nyata) dan asas Instrumental (berkaitan dengan pencapaian tujuan pemerintahan.

B.     Kedudukan, Kewenangan, dan Tindakan Hukum Pemerintah

C.    Instrumen Pemerintah

Instrumen pemerintah adalah alat/sarana yang digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Instrumen pemerintah terdiri dari : 1. Barang milik pemerintahan/Domein Publik, contoh : gedung, kantor, alat transportasi, tanah, komputer, alat tulis, mobil, dll. 2. Instrumen Yuridis (sarana yuridis untuk mengatur dan mejalankan pemerintahan dan kemasyarakatan), contoh : Peraturan Perundang-undangan, Ketetapan/KTUN, Peraturan Kebijaksanaan, Rencana-rencana, Perizinan, dan Instrumen Hukum Keperdataan.
Norma Hukum Administrasi Negara. Untuk menenukan suatu norma dalam HAN harus dicari dalam semua peraturan Perundang-undangan terkait, sejak tingkat paling tinggi yang bersifat “umum-abstrak’ sampai yang paling rendah yang bersifat “individual-konkret”. Ada 4 Norma HAN : 1. Norma Umum Abstrak – UU 2. Norma Individual Konkret – KTUN 3. Norma Hukum Konkret – Rambu Lalin 4. Norma Individual Abstrak – Izin Gangguan.
            Peraturan Perundang-undangan (Peraturan PerUUan). Peraturan PerUUan dapat diartikan sebagai peraturan yang berkaitan dengan UU, baik UU sendiri maupun peraturan lain yang lebih rendah merupakan atribusian/pendelegasian UU. Ciri-ciri Peraturan PerUUan : bersifat umum, universal dan memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki diri. Peraturan PerUUan bersifat Umum-Abstrak artinya “ Tidak tergantung pada waktu, tempat, orang, fakta hukum ttn”. Jenis dan hierarki Peraturan PerUUan (PS.7 nomor 10/2004) : 1. UUD 1945 2. UU/PERPPU 3. PP 4. PER PRES 5. PERDA.
            Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN). KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Macam-macam KTUN : 1. Ketetapan Deklaratoir dan Konstitutif 2. Ketetapan yang menguntungkan dan memberatkan 3. Ketetapan Kilat dan Tetap 4. Ketetapan bebas dan terikat 5. Ketetapan positif dan negatif 6. Ketetapan Perseorangan dan kebendaan.
            Syarat-syarat pembuatan/syarat syahnya ketetapan : 1. Syarat material, diantaranya organ pemerintah yang membuat harus berwenang, tidak boleh mengundang kekurangan, harus berdasarkan keadaan/situasi tertentu, dan harus dapat dilaksanakan tanpa melanggar aturan lainnya. 2. Syarat formal, diantaranya syarat yang berhubungan dengan dibuatnya ketetapan harus terpenuhi, harus diberi bentuk, syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan harus terpenuhi dan jangka waktu yang ditentukan. Ketetapan yangmengandung kekurangan/tidak syah yaitu ketetapan itu harus dapat dibatalkan dan berlakunya ketetapan dapat digugat.

Kekuatan hukum berlakunya Ketetapan yang syah dan telah dapat berlaku, dengan sendirinya akan muncul berupa kekuatan hukum formal dan kekuatan hukum material. Suatu ketetapan mempunyai kekutan hukum formal apabila ketetapan itu tidak lagi dapat dibantah oleh suatu alat hukum. Suatu ketetapan mempunyai kekuatan hukum material apabila ketetapan ini tidak lagi dapat ditiadakan oleh alat perlengkapan negara yang membuatnya. Ketetapan yang sudah syah dan dinyatakan berlaku juga akan melahirkan prinsip “Praduga Rechtmatig”, yaitu bahwa suatu ketetapan harus selalu dianggap benar/rechtmatig (sesuai dengan hukum).

Peraturan Kebijaksanaan. Dapat menimbulkan permasalahan : 1. Yuridis dapat terjadi pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip negara hukum sehingga asas legalitas menjadi kurang bermakna 2. Harus sangat hati-hati karena tidak berada dalam struktur hierarkhis Peraturan Perundang-undangan. Norma-norma Peraturan Kebijaksanaan ada 5, yaitu : 1. Bukan merupakan PerUUan 2. Asas pembatasan dan pengujian terhadap PerUUan tidak dapat diberlakukan 3. Tidak dapat diuji secara wetmatigheid 4. Batu ujinya adalah AUPB lebih pada Doelmatigheidnya 5. Formatnya dapat berbagai bentuk (keputusan, Instruksi, Pengumuman, dll.)’
            Perizinan. Izin (arti luas) : berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasakan peraturan Perundang-undanganuntuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan ttn yang secara umum dilarang. Fungsi dan tujuan perizinan (izin) ada 5 yaitu : 1. Keinginan mengarahkan aktivitas tertentu (IMB) 2. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin lingkungan) 3. Keinginan melindungi obyek tertentu (izin tebang) 4. Hendak membagi benda-benda yang jumlahnya sedikit (izin penghunian daerah padat) 5. Pengarahan sekaligus penyeleksi orang-orang dan aktivitas tertentu (izin praktek).

D.  Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) dan Good Governance

            Asas-asas umu pemerintah yang baik (AUPB) lahir sebagai bentuk kekhawatiran freies Ermessen dalam mewujudkan welfare state atau social rechstate di Belanda. Pemikiran ini timbul dari Panitia de Monchi di Nederland dalam rangkameningkatkan perlindungan hukum bagi warga masyarakat tahun 1950. Ajaran AUPB atau Algemen Beginselen van Berhoorlijk Bestuur dikembangkan oleh ilmu hukum dan Yurisprodensi baik lingkungan admnistrasi Negara maupun putusab pengadilan.

Fungsi dan arti penting AUPB :

1.      Bagi Administrasi Negara, sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dab melakukan penafsiran dan penyerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas.

2.      Bagi Masyarakat/pencari keadilan, sebagai alas an gugatan sabagaimana Pasal 53 UU nomor 8 tahun 2004

3.      Bagi Hakim PTUN, sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan/Pj. TUN sebagaimana disebutkan Pasal 53 ayat(2) huruf b UU nomor 9 tahun 2004

4.      Bagi legislative, sebagai pedoman dalam merancang suatu UU

Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (dalam peranturan UU di Indonesia) :

1.      Asas kepastian hukum, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah.

2.      Asas kecermatan, asas ini menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam memalukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga.

3.      Asa motivasi, asas ini menghendaki agar setiap KTUN harus mempunyai alas an dan alasan itu harus jelas, benar dan adil sehingga dapat nilai bersifat sewenang-wenang atau tidak.

4.      Asa kesaamaan, asas ini menghendaki agar BTUN dalam menghadapi kasus atau fakta yang sama, mengambil tindakan yang sama pula (UUD 1945 pasal 27).

5.      Asas larangan menyalahgunakan wewenang, asas ini menghendaki agar wewenang yang diberikan kepada BTUN dipergunakkan sesuai maksud dan tujuan semula diberikan wewenang itu.

6.      Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal, asas ini menghendaki agar setiap orang atau pegawai ditangkap, ditahan atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak mendapat dan menuntut ganti rugi.

7.      Asas keserasian atau keseimbangan, asa ini menghendaki adanya keserasian dan keseimbangan dalam tindakan BTUN (Keseimbangan kepentingan-kepentingan).

8.      Asas penyelenggara kepentingan umum, kriteria kepentingan umum dalam inpres nomor 9 tahun 1973, UU nomor 5 tahun 1960 dan UU nomor 20 tahun 1961 dalam pasal 49 UU nomor 5 tahun 1986.

AUPB telah diterapkan pada peraturasn dengan sandaran :

1.      Pasal 14 ayat 1 UU nomor 14 tahun 1970. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

2.      Pasal 27 ayat 1 UU nomor 14 tahun 1970. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

AUPB dalam administrasi Negara. AUPB sekarang tersebar dalam berbagai UU antara lain UU nomor 22 tahun 1999, UU nomor 32 tahun 2004 dan UU nomor 28 tahun 1999 yang meliputi :

1.      Asas Kepastian Hukum

2.      Asas Tertib penyelenggara Negara

3.      Asas Kepentingan Umum

4.      Asas Keterbukaan

5.      Asas Profesionalitas

6.      Asas Proporsionalitas

7.      Asas Akuntabilitas